Kembali ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Masyarakat (DKR) dan Komando Pejuangan Merah Putih (KPMP) melakukan long march mulai dari lampu merah Ramanda menuju kantor Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) dan terakhir menuju kantor Walikota di Jalan Maronda Depok, Jawa Barat, Rabu (30/3/2016).
Dalam aksinya ratusan massa menuntut Pemerintah agar iuran BPJS dapat dicabut yang rencananya akan naik pada tanggal 1 April 2016 mendatang iuran BPJS akan naik.
Ketua Dewan Kesehatan Masyarakat Roy Pangharapan mengatakan bahwa pihaknya berharap Pemerintah Kota Depok dapat mendengar tuntutan dari massa DKR dan KPMP.
“Iuran BPJS tidak naik saja banyak masyarakat yang menunggak apa lagi sekarang iuran di naikan,” jelasnya.
Roy menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 20 ribu peserta BPJS kelas tiga yang tidak mampu melanjutkan membayar iuran.
“Banyak dari masyarakat yang tidak mengerti bahwa iuran BPJS itu harus di bayar seumur hidup per kepala sakit atau tidak sakit, hal ini tidak pernah di sampai kan BPJS kepada masyarakat, karena masyarakat tau nya membayar cukup sekali saja akhirnya mereka tidak mampu membayar untuk selanjutnya,”paparnya.
Disampaikan Roy bahwa pihaknya akan terus melakukan aksi sampai tuntutan massa dapat dikabulkan oleh Pemerintah.
“Kenapa Pemerintah Depok tidak berani seperti Pemerintah di Bali yang berani mengambil keputusan untuk menolak BPJS saya berharap Pemerintah Depok dapat mengambil alih BPJS,”tegasnya.
Hal senada juga di sampaikan ketua KPMP Bambang Bastari bahwa aksi ini merupakan wujud kepedulian LSM KPMP terhadap masyarakat kota Depok.
“Kami hadir disini karena Pemerintah Kota Depok tidak merespon kami,seharusnya Pemerintah hadir ditengah-tengah penderitaan masyarakat,”katanya ditengah-tengah aksi.
Bambang juga menegaskan bahwa ini merupakan momentum yang bagus bagi Pemerintahan yang baru agar lebih peka terhadap persoalan rakyat.
“Seharusnya Pemerintahan yang baru ikut berjuang bersama rakyat dimana saat ini masyarakat sangat membutuhkan peran aktif Pemerintah agar permasalahan BPJS ini dapat segera selesai,” tutupnya.(*)
