PURWAKARTA, headlinejabar.com

Sapma Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Purwakarta menggelar rapat koordinasi program kerja bersama Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Diporaparbud) setempat, Kamis 7 Maret 2024.

Sapma PP Purwakarta diterima Kepala Bidang Kepemudaan pada Disporaparbud Purwakarta Ahmad Arif Imamulhaq.

Sapma PP membuka diskusi tentang program kerja seputar kepemudaan dan olahraga.

“Direncanakan akan ada beberapa seminar kemudian bakti sosial dan event olahraga, koordinasi ini dilakukan agar tidak bentrok jadwal apabila ada penggunaan fasilitas atau program yang sama dari pihak dinas bisa di elaborasi bersama,” kata Ketua Sapma PP Purwakarta Rizki R Adi.

Selain itu pertemuan tersebut juga membahas tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mana Sapma PP berfokus kepada dua aspek pembahasan yaitu tentang pendidikan, lapangan kerja dan kesempatan kerja.

“Dua aspek yang paling kontras di antara lima domain IPP itu terkait masalah pendidikan, lapangan kerja dan kesempatan kerja,” ucap Rizki.

Di mana anak-anak bangsa di Purwakarta sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan sampai ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian ini juga yang menjadi salah satu masalah terkait kesempatan kerja yang sangat berkaitan erat dengan pendidikan

Sehingga kemampuan bersaing masyarakat di usia produktif menjadi lemah. Disisi lain ada ketidakleluasaan dalam pengelolaan pendidikan di daerah dengan sistem zonasi dimana masih banyak ketidakmerataan baik dari aspek tenaga pendidik dan infrastruktur sekolah.

Karena Dinas Pendidikan terbatas pertanggung jawaban hanya pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menangah Pertama (SMP) sedangkan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat berada dalam tanggung jawab Provinsi.

Selain itu usia anak ketika masuk ke SMA sudah tergolong kepada usia pemuda maka masalah ini kemudian juga merambat ke soal Kepemudaan sedangkan anggaran Kepemudaan yang jauh lebih kecil dari anggaran pendidikan yang sudah di Perda kan ini masih belum terealisasikan.

Ini menjadi gambaran tentang sikap acuh pemda terhadap persoalan di Kepemudaan selama beberapa periode dan belum ada satupun calon bupati saat ini yang mau bicara soal kepemudaan.

“Masalah kepemudaan itu hanya soal komitmen dan Political Will dari pemerintah saja,” ucap Rizki.