PURWAKARTA, headlinejabar.com

Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dihantam gelombang lanjutan infeksi Covid-19. Saat ini, infeksi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta, sedang berada di puncaknya. Bahkan, pada akhir pekan kemarin, warga yang terkonfirmasi positif di wilayah ini mencapai 147 orang.

Oleh sebab itu, Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Purwakarta Asep Burhana, mengingatkan pemerintah setempat untuk tidak main-main dengan anggaran atau keuangan penanggulangan Covid-19.

“Jangan sampai kayak kabupaten tetengga, yang pemberitaannya cukup miring. Anggaran puluhan miliar, tidak dikelola dengan baik. Yang mengakibatkan kasus Covid-19 kian melangit,” ujar Asep, Jumat (18/6/2021).

Militan Jokowi ini juga menyarankan, pihak Pemkab Purwakarta beserta GTPP Covid-19 lebih transparan dan akuntabel terhadap publik mengenai penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

“Sampai saat ini, entah berapa angka jelasnya anggaran penanganan Covid-19 di Purwakarta,” ujarnya.

Projo juga menyarankan Pemkab Purwakarta mengevaluasi sejauh mana efektifitas dari berbagai bantuan Covid-19 baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“Apakah bantuan berupa tunai maupun non tunai yang disalurkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi atau belum,” katanya.

Projo meminta semua pihak turut mengawasi penggunaan anggaran darurat bencana non alam ini. “Dari mulai internal pemerintahan sampai pihak luar mesti sama-sama mengawasi. Supaya pandemi ini cepat berakhir, ekonomi bangkit, kesehatan pulih,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta /Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Purwakarta Iyus Permana mengatakan, saat ini Pemkab Purwakarta mempunyai sedikitnya Rp64,5 miliar anggaran percepatan penanganan Covid-19.

“Detail rinciannya ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Namun kebanyakan penggunaan anggaran ini masuk ke Dinas Kesehatan,” kata Iyus.

Kepala BKAD Purwakarta Norman Nugraha mengatakan, Rp64,5 miliar anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta, rinciannya untuk operasionalisasi dukungan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan (nakes) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Detailnya, untuk penanganan Covid-19 kita menyiapkan Rp12 miliar, dukungan vaksinasi Rp4 miliar, PPKM Rp1,8 miliar dan insentif nakes Rp46,6 miliar,” ujar Norman.

Mengenai dengan anggaran penambahan rumah sakit (RS) bagi pasien darurat Covid-19 dan hotel isolasi mandiri, hal ini diakui Norman berada di bawah tanggung jawab Dinkes Purwakarta.

“Kalau untuk yang ini lebih teknisnya bisa langsung berkoordinasi ke Dinkes Purwakarta,” ujar Norman.

Pihak Dinkes Purwakarta belum memberikan keterangan terkait hal tersebut.(dik)