BANDUNG, headlinejabar.com

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan skandal mega korupsi di DPRD Jawa Jawa Barat.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri merespon terkait dugaan skandal mega korupsi di DPRD Jawa Barat.

Ketua KAMMI Jawa Barat, Ahmad Jundi menunggu apa yang disampaikan Ketua KPK dibuktikan. Karena barang bukti permulaan dan tersangka sudah ada.

KAMMI Jawa Barat mengklaim, merupakan salah satu organisasi yang konsen menyuarakan dan mengadvokasi Mega Skandal Korupsi di Jawa Barat, bersama oragnisasi GMKI Jabar, HMI Jabar, HIKMAHBUDHI, dan PMKRI.

“Yang ditunggu masyarakat khususnya warga Jawa Barat, sekarang ini bagaimana KPK memperdalam kasus ini dan mengungkap adanya dugaan aktor lain dengan pola yang sama,” kata Ahmad, Selasa (15/6/2021).

Ahmad meyakini jika bukti permulaan terkait dugaan korupsi sudah cukup, KPK tentu akan menuntaskan sampai akarnya. Statemen Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengaku tidak segan-segan untuk menuntaskan segala tindak kejahatan korupsi.

“KPK akan tuntaskan perkara tersebut sampai selesai. Tidak ada ruang bagi para pelaku yang bersembunyi, sejauh KPK memiliki bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Kami akan tuntaskan,” ujar Firli.

Ahmad menambahkan khawatir jika KPK lambat bergerak, maka korupsi dengan modus seperti ini terus terjadi, terlebih belum adanya system pengawasan internal dpdr jabar yang terbuka dan akuntabel bagi masyarakat.

Saat ini sudah keluar surat edaran Sekda Jabar dengan Nomor:91/KU.01/BPKAD tentang penundaan pencairan dan pelaksanaan APBD Jabar tahun 2021.

“Jika dilihat surat tersebut merupakan sinyal atau alarm bahwa ada sesuatau yang gak betul sampai keluarnya surat ini, ini bisa menjadi momentum bagi KPK, mumpung anggaran sedang recoffusing, ditunda pencairannya, KPK bisa memperdalam kasus mega skandal korupsi di Jabar,” ujar Ahmad.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pihaknya telah menemukan fakta-fakta hasil penyidikan dan persidangan, yang mengarah ada keterlibatan pihak Ade Barkah dan Siti Aisyah Tuti Handayani.

Lili mengatakan perkara ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2019 di Indramayu. Pada saat itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Supendi; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Omasryah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono; dan pihak swasta, Carsa ES. KPK saat itu juga menyita uang terkait perkara sebesar Rp 685 juta.

“Perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada 15 Oktober 2019, KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain itu, KPK menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta,” kata Lili.

Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia-Jawa Barat (Hikmahbudhi Jabar) menganggap bahwa Skandal Mega Korupsi ini sangat Sistemik dan penuh intrik, bahkan patut diduga kuat bahwa ada keterlibatan Eksekutif dalam Skandal ini.

“Ini kasus yang sangat menarik, sebab banyak sekali pihak yang patut kita duga terlibat dalam skandal ini. Bukan hanya di pihak legislatif, pihak eksekutif pun harus segera di periksa, dari jabatan terendah sampai tertinggi di Pemprov Jabar,” ungkap Ravindra.(dik)