JAKARTA, headlinejabar.com

Selang 1 minggu sejak Presiden RI Joko Widodo melantik Jajaran Direksi BPJamsostek periode 2021-2026, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJamsostek, Selasa (2/3/2021).

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya siap melaksanakan amanah presiden dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dengan tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan (JSK).

Secara umum, berdasarkan Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia (ISSA), ada empat tantangan utama yang siap dihadapi BPJamsostek ke depan.

“Pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan dan selanjutnya peningkatan IT agility,” ucap Anggoro dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).

Untuk merespon tantangan tersebut Direksi BPJamsostek akan menjalankan lima program prioritas terdiri dari kemudahan daftar dan bayar iuran BPJamsostek, implementasi pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), utilisasi aplikasi digital yang akan dinamakan Jamsostek Mobile (J-Mo), penguatan infrastruktur (IT, SDM dan cost competitiveness), serta peningkatan kualitas dan integrasi data.

“Dari sisi kepesertaan, kami akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yakni JKP,” kata Anggoro.

Dari sisi layanan, BPJamsostek akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric.

“Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN,” ucap Anggoro.

Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek Muhammad Zuhri mengatakan, siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJamsostek dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.

Dirinya membeberkan 6 lompatan besar yang menjadi fokus Dewas BPJamsostek yaitu peningkatan kepesertaan berbasis sinkronisasi data kepesertaan, mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis, memperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BPJamsostek, menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI, menyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.

Pihak DJSN menyambut baik program yang disampaikan oleh Direksi dan Dewas BPJamsostek periode 2021-2026. Mewakili DJSN, Iene Muliati, sebagai Ketua Komisi Kebijakan, menyampaikan pihaknya optimis BPJamsostek mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.

Dirinya berharap Direksi dan Dewas meningkatkan dan mengupayakan usaha terbaik hingga titik maksimal, khususnya pada aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat.

Menutup pertemuan tersebut, Anggoro berharap kolaborasi antara jajaran Direksi dan Dewas dengan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik, karena dukungan dari seluruh elemen ini sangat dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang mulia memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.

Di tempat terpisah, Kepala BPJamsostek Cabang Purwakarta, Herry Subroto mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh seluruh program dan kebijakan direksi dan dewas untuk mencapai tujuan bersama.

“Meski di tengah pandemi kami terus berkomitmen memberikan layanan dengan maksimal guna mendukung program perlindungan kepada para pekerja,” ujar Herry.(rls/dik)