Foto : Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Edi Rusyandi.

BANDUNG, headlinejabar.com

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Golkar Edi Rusyandi menanggapi terkit kabar membusuknya empat ton telur di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Garut.

Informasinya, empat ton telur itu merupakan komoditas Bantuan Gebernur (Bangub) Jawa Barat untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Garut.

“Jika ini benar, sungguh memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak Covid-19, membutuhkan peran negara pemerintah,” kata Edi, Minggu (10/5/2020).

Ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak Covid-19.

“Pemprov Jawa Barat ceroboh. Data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran,” ujar Edi.

Kondisi semacam ini menurut Edi juga menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Utamanya pihak kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan.

“Sehingga mengakibatkan penumpukan bansos di beberapa tempat. Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi,” ucap dia.

Bisa jadi, kata dia, barang itu rusak bukan karena bencana, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang.

“Ini bahaya. Kondisi data masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya? Siapa yang melakukan quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar,” kata Edi.

Sebagai wakil rakyat, Edi sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai. itu jauh lebih simpel, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya.

“Selain itu, dengan semua tunai kita membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. Kalau pakai pabrikan, pedagang kecil dibawah gigit jari. Karena itu cobalah dengar aspirasi rakyat ini,” ujar dia.

Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat ini menyarankan, kalau bisa teknis pemberian bansos itu secara tunai. Dengan mekanisme yang dipakai Pemprov Jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomo masyarakat.

“Jika telor itu diborong pemerintah, harga telor di pasaran bisa jadi mahal. demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur,” demikian Edi.(dik)