Foto ; Komplek Perkantoran Bupati Bandung Barat. Sumber, istimewa

BANDUNG BARAT, headlinejabar.com
Dari sisi pembangunan infrastruktur, Kabupaten Bandung Barat dinilai belum mencapai titik baik. Demikian dengan tata letak kota dan integrasi perdesaan, daerah hasil pemekaran Kabupaten Bandung ini masih harus merangkak menuju kemajuan pembangunan. Namun, di sisi pematangannya, kabupaten ini bermimpi meraih Adipura pada 2017 mendatang.

Persiapan yang dilakukan masih terbilang minim karena baru mencapai 40 persen saja, Pemkab Bandung Barat tetap membulatkan tekad untuk dapat meraih Adipura. Moratorium penilaian Adipura pada tahun ini dinilai sebagai momen yang tepat untuk meningkatkan persiapan serta mematangkan koordinasi bagi seluruh stakeholder terkait.

“Melihat kondisi eksisting, persiapan dalam menghadapi penilaian Adipura baru mencapai 40 persen saja. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan,” ujar Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko ketika menyampaikan ekspose program Adipura kepada Bupati Bandung Barat Abubakar di Lembang, belum lama ini.

Dari pantauan yang dilakukan pihaknya, ada banyak hal yang harus dilengkapi untuk meraih penghargaan tertinggi dari Presiden RI tentang pengelolaan lingkungan ini. Mulai dari kelengkapan sarana tempat sampah terpilah, ketersediaan drainase yang tidak layak, kurangnya sebarah ruang terbuka hijau (RTH) hingga minimnya sebaran jenis tanaman yang berfungsi sebagai peneduh.

“Tapi, tujuan utama ikut serta kami dalam program Adipura ini semata-mata untuk lebih meningkatkan kinerja Pemda dan mendorong partisipasi masyarakat dalam ciptakan kota yang bersih dan teduh dengan wawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Meskipun dari segi kualitas dan kuantitas masih mengalami kekurangan, Bupati Bandung Barat Abubakar tetap yakin dan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk membulatkan tekad Bandung Barat mampu dan layak mendapatkan Adipura dengan keseriusan bersama dalam mengelola lingkungan.

“Lakukan konsolidasi internal dan eksternal secepatnya. Terapkan seluruh kriteria dan indikator penilaiannya dilingkungan terdekat dimulai dari penertiban dan penataan lingkungan disekitar Komplek Pusat Perkantoran Kabupaten sebagai miniatur kelayakan identifikasi penilaiannya,” imbau Abubakar kepada seluruh kepala SKPD yang hadir pada kesempatan tersebut.

Guna memperkuat pencapaian, Bupati Abubakar menegaskan bahwa saat ini tengah disusun payung hukum yang jelas guna mendukung program ini. Paling tidak, waktu yang tersedia untuk mempersiapkan segala kekurangan cukup panjang, mengingat tahun 2016 terjadi moratorium penilaian Adipura. “Yakinlah kita mampu. Jika, kota tetangga saja bisa, kenapa kita tidak?,” ungkapnya.

Namun, Ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan impian tersebut tidak mungkin jika hanya mengandalkan peran dan anggaran pemda saja. Diharapkan ada keterlibatan serta kontribusi dari pihak swasta maupun BUMN yang ada di Kab. Bandung Barat untuk mendukung cita-cita mulia ini.(pjk/red)