Foto : Purwakarta Jadi Lokasi Kopdar Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Barat

PURWAKARTA, headlinejabar.com

Kabupaten Purwakarta dipilih menjadi lokasi kegiatan Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) Gubernur bersama seluruh kepala daerah di Jawa Barat awal tahun ini. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sendiri memilih lokasi kawasan Istora Waduk Ir Djuanda (Jatiluhur) sebagai tempat berlangsungnya acara.

Kegiatan Kopdar kali ini, bertema Penegakan, Pengawasan dan Pembangunan. Dalam kegiatan tersebut, satu per satu kepala daerah wajib menyampaikan usulan soal rencana pembangunan tahun anggaran 2021 mendatang.

Bupati yang akrab disapa Ambu Anne mengaku bangga karena daerahnya di jadikan lokasi kegiatan penting tingkat Provinsi. Dalam usulan yang disampaikannya langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ada lima hal yang ditekankan Ambu Anne terkait rencana pembangunan daerahnya itu.

“Kami sudah menyiapkan berbagai program kerja. Di antaranya, yang menyangkut sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, hingga infrastruktur yang layak bagi masyarakat,” ujar Anne saat acara Kopdar Kamis (13/2/2020).

Anne menjelaskan, rencana kerja yang disiapkan ini sebenarnya merupakan tahap penyempurnaan dari program yang digulirkan di masa sebelumnya. Untuk infrastruktur, pemerintah daerah masih punya pekerjaan rumah.

Di antaranya, mendorong pembangunan akses baru untuk kebutuhan kawasan industri. Yakni, pembangunan interchange yang nantinya bisa langsung terhubung dengan akses tol. 

“Di kita, itu ada dua zona industri yang disiapkan untuk penunjang perekonomian masyarakat. Yakni, di wilayah Kecamatan Babakan Cikao dan Jatiluhur. Nah, untuk menunjang zona industri ini kita butuh akses baru,” jelas Anne.

Anne memiliki alasan terkait rencananya mendorong pembukaan akses baru untuk kebutuhan industri ini. Salah satunya, agar mobilitas warga, untuk jalur wisata dan industri tidak terganggu satu sama lain.

“Kalau industri punya akses sendiri kan enak. Tidak perlu lagi menggunakan jalur arteri yang selama ini jadi jalur mobilitas warga. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap aman dan nyaman,” kata dia.

Sedangkan, untuk sektor pendidikan, mulai tahun 2020 ini juga sudah terencana. Namun, pengembangan sektor pendidikan lebih ke melengkapi sarana dan prasananya. Karena, secara kebijakan, program pendidikan berkarakter di Purwakarta sudah berjalan cukup efektif.

Jadi dirinya akan fokus kedepan untuk melengkapi sarana dan fasilitas penunjangnya. Seperti, menata kembali jika ada ruang kelas yang mengalami kerusakan, atau menambah fasilitas lain sebagai penunjang pendidikan.

“Target kami, di setiap kecamatan sudah terdapat SD, SMP dan SMA/sederajat. Saat ini tinggal dua kecamatan lagi yang belum memiliki SMA. Kedepan akan kita dorong,” jelas dia.

Tujuan lain pengembangan sektor pendidikan ini, sambung Anne, tak lain sebagai bagian dari upayanya dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Karena, menurutnya, pengembang SDM itu harus dimulai dari sekolah.

Kemudian, ia akan berikhtiar di sektor kesehatan, tak lain melalui program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat. Caranya, dengan membantu membayarkan premi bagi warga yang belum ikut kepersertaan BPJS.

“Kalau diakumulasikan, di 2020 ini anggaran yang kita siapkan untuk premi BPJS ini lebih dari Rp 35 miliar. Alokasi anggaran sebesar itu, merupakan sharing anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten, termasuk dari sumber lain,” jelas dia.

Anne menambahkan, angka kepesertaan BPJS Kesehatan warga di wilayahnya sudah mendekati target yang ditetapkan Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 95 persen. Hal mana, di awal tahun ini warga Purwakarta untuk ikut BPJS kesehatan telah mencapai 90 persen dari jumlah penduduk.

“Hanya tinggal 5 persen lagi untuk mendekati target UHC. Mudah – mudahan di 2020 ini targetnya tercapai,” kata dia.

Anne kembali menambahkan, angka kepesertaan BPJS yang mencapai 90 persen ini merupakan jumlah penduduk yang tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan itu. Dengan kata lain, bukan mereka yang dibiayai oleh pemerintah. Melainkan, ada juga yang dibiayai swasta dan mandiri.

“Hingga akhir tahun kemarin, jumlah warga kurang mampu yang kami bantu bayarkan preminya sudah mencapai 84 ribu jiwa. Itu yang terdata di Dinkes. Belum lagi, guru honorer, guru ngaji, marbot yang selama ini tercover di Dinas Pendidikan. Sisanya, di biayai swasta dan mandiri,” tutupnya.(dik)